GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Rapat Paripurna penutupan pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027, Jumat (06/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRK Abdya tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRK, Bupati Aceh Barat Daya, Forkopimda, para Kepala SKPK, serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan serta seluruh Anggota DPRK yang telah bekerja keras mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam proses pembahasan APBK 2027.
"Proses ini bukanlah hal sederhana. Ia melalui dinamika, diskusi tajam, penyelarasan pandangan, dan pertimbangan mendalam demi memastikan bahwa APBK yang kita hasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya
Bupati menegaskan, APBK bukan sekadar dokumen anggaran. APBK adalah cerminan komitmen bersama untuk memajukan daerah, memperkuat pelayanan publik, menata pembangunan, dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Abdya.
Pembahasan APBK Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Rancangan Qanun APBK 2027 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, tantangan pelayanan publik serta kebutuhan percepatan pembangunan. Sejumlah program prioritas kabupaten yang menjadi fokus sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun Anggaran 2027, yakni:
1. Peningkatan infrastruktur pendukung;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi; dan
4. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.
*Abdya Tuan Rumah MTQ ke-38*
Tahun 2027 menjadi momen penting bagi Abdya, karena telah ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Aceh ke-38.
Melalui APBK Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Abdya telah mengalokasikan anggaran proporsional untuk persiapan arena perlombaan dan fasilitas pendukung, penataan kawasan kota dan ruang publik, dukungan pemondokan kafilah, serta penguatan pembinaan qari dan qariah.
" Kami mengharapkan dukungan penuh DPRK, Forkopimda, SKPK, Aparatur Gampong serta seluruh lapisan masyarakat agar persiapan dan penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Aceh ke-38 berjalan sukses dan memberikan dampak ekonomi, sosial dan religius bagi daerah," Kata Safaruddin
*Komposisi APBK 2027*
APBK Tahun Anggaran 2027 yang telah mendapat persetujuan bersama akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Aceh untuk dievaluasi, dengan komposisi sebagai berikut:
*1. Pendapatan*
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar *Rp865.120.856.433,-* (Delapan ratus enam puluh lima milyar seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
*2. Belanja*
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar *Rp977.673.478.909,-* (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
*3. Pembiayaan*
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2027 sebesar *Rp112.552.622.476,-*, Pengeluaran Pembiayaan sebesar *Rp0,-*, sehingga Pembiayaan Netto sebesar *Rp112.552.622.476,-*.
Pembiayaan Netto tersebut digunakan untuk menutupi Defisit sebesar Rp112.552.622.476,- sehingga posisi struktur APBK Tahun Anggaran 2027 berimbang.
Bupati Safaruddin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan APBK 2027 dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.
" Setiap rupiah anggaran akan diarahkan sebaik mungkin agar memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ia berharap apa yang telah disepakati hari ini akan benar-benar menjadi instrumen yang membawa harapan baru, harapan tentang pembangunan yang inklusif, pemerataan yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
