Notification

×

INVESTIGASI TTI: 10 PERUSAHAAN KUASAI 345 PAKET PENGADAAN LANGSUNG DI ABDYA, KEJATI ACEH DIMINTA TURUN TANGAN

Minggu, 22 November 2026 | 15.52 WIB Last Updated 2026-11-22T08:53:06Z
GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap temuan serius terkait konsentrasi pelaksanaan Pengadaan Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, sebanyak 10 perusahaan tercatat menguasai 345 transaksi atau 62,16 persen dari total 555 transaksi Pengadaan Langsung.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan kesempatan usaha, transparansi pemilihan penyedia, kapasitas perusahaan, hingga efektivitas pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 22/11/2026.

Berdasarkan data yang dianalisis TTI, tercatat sebanyak 1.127 transaksi pengadaan dengan total nilai Rp189.963.363.004 atau sekitar Rp189,96 miliar.

Dari jumlah tersebut, 555 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp26.364.647.457 atau sekitar Rp26,36 miliar.

Yang menjadi sorotan adalah terkonsentrasinya ratusan transaksi pada sejumlah penyedia tertentu. Sepuluh perusahaan memperoleh pekerjaan dengan nilai kumulatif Rp5.236.071.454 atau sekitar Rp5,24 miliar.

TTI menilai pola tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam untuk memastikan proses pengadaan berlangsung sesuai prinsip transparansi, persaingan sehat, efisiensi, dan akuntabilitas.

10 Perusahaan Menguasai 345 Transaksi Pengadaan Langsung

Berdasarkan hasil analisis data TTI, berikut daftar 10 penyedia dengan jumlah transaksi Pengadaan Langsung terbanyak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

No.| Nama perusahaan| Paket| Nilai transaksi
1| CV. Gamma Consultant| 64| Rp507.682.410
2| CV. Bina Design| 61| Rp343.923.510
3| CV. Ascarya Konsultan| 59| Rp379.944.675
4| CV. Kuta Pasie Design Engineering| 33| Rp323.063.280
5| Duta Perkasa Consultant| 32| Rp327.713.070
6| CV. Duta Engineering Consultant| 32| Rp250.227.300
7| PT. Duta Nanggroe| 18| Rp356.787.300
8| CV. Rancang Perkasa| 17| Rp246.073.125
9| CV. Nakoda Muda| 15| Rp2.339.007.484
10| CV. Wahana Utama Consultant| 14| Rp161.649.300
Total| 10 perusahaan| 345| Rp5.236.071.454

Data tersebut menunjukkan bahwa 10 perusahaan menguasai lebih dari 62 persen jumlah transaksi Pengadaan Langsung yang tercatat dalam analisis TTI.

Konsentrasi ini menjadi alasan bagi TTI untuk meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi pekerjaan dan mekanisme pemilihan penyedia.

Tiga Perusahaan Konsultan Kantongi 184 Paket, TTI Pertanyakan Pemerataan Pekerjaan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dominasi tiga perusahaan konsultan, yakni CV. Gamma Consultant, CV. Bina Design, dan CV. Ascarya Konsultan.

CV. Gamma Consultant tercatat memperoleh 64 transaksi yang tersebar pada sembilan satuan kerja. CV. Bina Design mendapatkan 61 transaksi pada delapan satuan kerja, sementara CV. Ascarya Konsultan memperoleh 59 transaksi pada enam satuan kerja.

Secara keseluruhan, ketiga perusahaan tersebut mengantongi 184 transaksi Pengadaan Langsung dengan nilai kumulatif sekitar Rp1,23 miliar.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai konsentrasi pekerjaan dalam jumlah besar pada perusahaan yang sama perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.

Menurut TTI, publik berhak mengetahui bagaimana penyedia dipilih, bagaimana kapasitas perusahaan dinilai, serta bagaimana pengawasan terhadap hasil pekerjaan dilakukan.

TTI juga mempertanyakan apakah jumlah tenaga ahli dan personel teknis yang dimiliki perusahaan tersebut memadai untuk menangani banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan.

Namun, TTI menegaskan bahwa penggunaan penyedia yang sama secara berulang tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai ketentuan dan setiap pekerjaan benar-benar dilaksanakan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

124 Paket Konstruksi Senilai Rp20,22 Miliar Ikut Menjadi Sorotan

Selain konsentrasi perusahaan konsultan, TTI juga menyoroti pelaksanaan pekerjaan konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung.

Dalam hasil analisisnya, TTI mencatat sebanyak 124 transaksi pekerjaan konstruksi dengan nilai mencapai sekitar Rp20,22 miliar.

Sejumlah pekerjaan memiliki nilai mendekati Rp400 juta, di antaranya:

1. Rehabilitasi ruang kerja Bupati Aceh Barat Daya senilai sekitar Rp397,85 juta.
2. Penimbunan Lapangan Sepak Bola Meunasah Sukon senilai sekitar Rp396,32 juta.
3. Pekerjaan normalisasi saluran senilai sekitar Rp376 juta.
4. Pekerjaan normalisasi saluran lainnya dengan nilai sekitar Rp376 juta yang tercatat diperoleh CV. Putroe Construcksi Mandiri.

Menurut TTI, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan jenis pekerjaan, nilai kontrak, lokasi, perencanaan teknis, serta ketentuan batas nilai Pengadaan Langsung yang berlaku.

TTI secara khusus meminta pemeriksaan terhadap kemungkinan pemecahan paket apabila ditemukan pekerjaan yang sebenarnya merupakan satu kesatuan kebutuhan, tetapi dipisahkan untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang lebih kompetitif.

Dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, HPS, kontrak, dan kondisi pekerjaan di lapangan.

TTI Desak Bupati Abdya Buka Transparansi Dokumen Pengadaan

TTI mendesak Bupati Aceh Barat Daya agar menginstruksikan Inspektorat dan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2026.

Menurut TTI, transparansi bukan hanya sebatas mengumumkan nama perusahaan pemenang atau nilai transaksi, tetapi juga memastikan proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

TTI meminta pemeriksaan setidaknya mencakup enam aspek berikut:

1. Dokumen perencanaan: Memeriksa dokumen perencanaan pengadaan, HPS, spesifikasi teknis, dan kontrak pekerjaan.
2. Proses pemilihan penyedia: Menelusuri dasar penunjukan perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan.
3. Kapasitas perusahaan: Memeriksa kualifikasi, tenaga ahli, personel teknis, dan kemampuan perusahaan menangani pekerjaan.
4. Ketersediaan tenaga ahli: Memastikan tidak terjadi penggunaan personel yang sama secara tidak wajar pada banyak pekerjaan yang berlangsung bersamaan.
5. Hasil pekerjaan: Memeriksa bukti pelaksanaan, dokumentasi lapangan, berita acara serah terima, dan pembayaran.
6. Potensi konflik kepentingan: Menelusuri kemungkinan hubungan kepemilikan, afiliasi, atau konflik kepentingan dalam proses pemilihan penyedia.

TTI menilai langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

Kejati Aceh Diminta Turun Tangan, TTI Dorong Penelusuran Independen

Tidak berhenti pada desakan kepada pemerintah daerah, TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh memberikan perhatian terhadap pola pengadaan yang ditemukan dalam analisis tersebut.

TTI mendorong aparat penegak hukum melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi awal yang mengarah pada persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, konflik kepentingan, atau potensi kerugian keuangan negara.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik agar mekanisme Pengadaan Langsung tidak disalahgunakan.

TTI berpandangan bahwa mekanisme Pengadaan Langsung seharusnya memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pemerintah. Namun, pelaksanaannya tetap harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan persaingan yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

"Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Setiap proses pengadaan harus transparan, setiap penyedia harus memenuhi persyaratan, dan setiap pekerjaan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," menjadi penegasan sikap TTI dalam mendorong pengawasan pengadaan di Abdya.

TTI: Temuan Ini Indikator Risiko, Bukan Vonis Pelanggaran

TTI menegaskan bahwa seluruh temuan yang dipublikasikan merupakan hasil analisis terhadap pola dan konsentrasi data pengadaan, bukan bukti bahwa perusahaan maupun pejabat tertentu telah melakukan tindak pidana.

Jumlah transaksi yang tinggi pada satu perusahaan tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian harus didasarkan pada pemeriksaan proses pemilihan, dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serta bukti pendukung lainnya.

Oleh karena itu, TTI membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, pejabat pengadaan, organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh perusahaan yang namanya tercantum dalam analisis tersebut.

Bagi TTI, tujuan utama pengawasan bukan sekadar menemukan persoalan, melainkan memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan secara terbuka, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan kepentingan publik.

Anggaran daerah adalah uang rakyat. Transparansi pengadaan bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Gemar Sport

Artikel Pilihan

×
Berita Terbaru Update