GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap sejumlah indikator risiko (red flag) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Tahun Anggaran 2026. Dari total 391 transaksi senilai Rp83,94 miliar, sebanyak 276 transaksi tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp40,97 miliar.
Hasil analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan menunjukkan bahwa Pengadaan Langsung mendominasi 70,59 persen dari keseluruhan transaksi. Sementara kontribusi nilainya mencapai sekitar 48,80 persen dari total pengadaan yang dianalisis.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai perencanaan paket, mekanisme pemilihan penyedia, konsentrasi pekerjaan pada perusahaan tertentu, hingga kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, meminta Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap transaksi-transaksi tersebut.
"Ketika lebih dari 70 persen transaksi pengadaan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung, sudah sepatutnya publik mempertanyakan bagaimana proses perencanaan, penetapan paket, pemilihan penyedia, dan pengawasan pekerjaannya. Jangan sampai metode Pengadaan Langsung disalahgunakan untuk menghindari persaingan yang sehat," tegas Nasruddin.
276 Pengadaan Langsung Jadi Sorotan
Berdasarkan data yang dianalisis TTI, total pengadaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp83.938.822.295 atau sekitar Rp83,94 miliar dalam 391 transaksi.
Rinciannya sebagai berikut:
- Pengadaan Langsung: 276 transaksi senilai Rp40,97 miliar.
- Tender: 24 transaksi senilai Rp31,61 miliar.
- E-purchasing: 87 transaksi senilai Rp10,54 miliar.
- Seleksi: 4 transaksi senilai Rp822,08 juta.
Besarnya jumlah transaksi Pengadaan Langsung menjadi salah satu indikator yang menurut TTI perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan tidak terdapat pemecahan paket yang bertujuan menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang seharusnya digunakan.
TTI menegaskan bahwa banyaknya transaksi Pengadaan Langsung tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Penilaian harus dilakukan dengan memeriksa jenis pekerjaan, nilai paket, karakteristik kebutuhan, ketentuan yang berlaku, serta dokumen perencanaan dan pemilihannya.
Sepuluh Penyedia Berulang Kali Mendapat Pekerjaan
Selain metode pengadaan, TTI juga menyoroti pola perolehan pekerjaan oleh sejumlah perusahaan dan penyedia barang maupun jasa.
Berdasarkan jumlah transaksi dalam dashboard, sepuluh penyedia dengan transaksi terbanyak tercatat sebagai berikut:
1. CV Jasa Indokreasi: 13 transaksi, Rp3,069 miliar.
2. CV Gunong Halimon Meugah: 13 transaksi, Rp1,906 miliar.
3. CV Dua Mitra Perkasa: 12 transaksi, Rp3,131 miliar.
4. CV Bangka Raya: 12 transaksi, Rp1,850 miliar.
5. Hexpharm Jaya Laboratories: 12 transaksi, Rp1,513 miliar.
6. Petrodollar: 11 transaksi, Rp1,995 miliar.
7. CV Rosario Sejahtera: 10 transaksi, Rp1,461 miliar.
8. CV Faris Audah: 10 transaksi, Rp1,415 miliar.
9. CV Babah Lueng Pratama: 10 transaksi, Rp1,366 miliar.
10. Endo Indonesia: 10 transaksi, Rp94,08 juta.
TTI menjelaskan bahwa pemeringkatan tersebut didasarkan pada jumlah transaksi yang tercatat, bukan jumlah kontrak unik ataupun besaran nilai kontrak.
Dua perusahaan yang menjadi perhatian adalah CV Gunong Halimon Meugah dan CV Jasa Indokreasi.
CV Gunong Halimon Meugah tercatat memperoleh 13 transaksi Pengadaan Langsung. Sementara CV Jasa Indokreasi tercatat memperoleh 12 transaksi Pengadaan Langsung dan satu transaksi tender.
Menurut TTI, perolehan pekerjaan secara berulang perlu diperiksa dari sisi kemampuan perusahaan, kualifikasi, kapasitas tenaga kerja, kepemilikan peralatan, waktu pelaksanaan, serta ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang relevan.
"Kami tidak sedang mempersoalkan penyedia yang memperoleh banyak pekerjaan apabila seluruh prosesnya sesuai aturan. Namun, pemerintah wajib memastikan tidak terjadi pengaturan distribusi paket, persaingan semu, penggunaan perusahaan yang saling terafiliasi, atau pelaksanaan pekerjaan yang melampaui kemampuan penyedia," ujar Nasruddin.
151 Transaksi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung
Indikator lain yang mendapat perhatian TTI adalah penggunaan metode Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi.
Dari hasil analisis, tercatat sebanyak 151 transaksi konstruksi menggunakan metode tersebut. Sebanyak 26 transaksi memiliki nilai antara Rp250 juta hingga Rp400 juta, termasuk 13 transaksi dengan nilai sekurang-kurangnya Rp350 juta.
Sejumlah pekerjaan yang diminta TTI untuk mendapatkan klarifikasi antara lain:
- Pembangunan Jembatan Alue Keumiki Ulim oleh CV Beujaya Konstruksi senilai Rp399,05 juta.
- Pekerjaan PSU Hunian Sementara Gedung MTQ oleh Petrodollar senilai Rp398,08 juta.
- Pematangan Lahan Sekolah Rakyat Gampong Baro oleh CV Arhindo Multi Guna senilai Rp394,68 juta.
- Pekerjaan SPAM Panteraja oleh CV Dua Mitra Perkasa senilai Rp389,70 juta.
- Pekerjaan Masjid Assasit Taqwa oleh CV Meurah Du senilai Rp388,79 juta.
- Pekerjaan Dapur Babul Ilmi oleh CV Bangka Raya senilai Rp387,81 juta.
TTI meminta pemerintah daerah membuka dasar hukum dan dokumen yang menjadi landasan penggunaan metode Pengadaan Langsung terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Hal yang perlu dijelaskan mencakup jenis pekerjaan, sumber anggaran, ketentuan pemilihan penyedia, dokumen perencanaan, serta kesesuaian metode pengadaan dengan aturan yang berlaku.
"Nilai paket yang relatif besar bukan otomatis merupakan pelanggaran. Namun, setiap penggunaan metode pengadaan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada dasar pengecualian atau ketentuan khusus, pemerintah harus berani membukanya kepada publik," tegas Nasruddin.
Lima OPD dengan Nilai Pengadaan Langsung Terbesar
TTI juga memetakan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki nilai transaksi Pengadaan Langsung terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Berikut rinciannya:
1. Dinas Perkebunan dan Peternakan: 96 transaksi senilai Rp13,88 miliar.
2. Dinas Pekerjaan Umum: 63 transaksi senilai Rp10,17 miliar.
3. Dinas Syariat Islam: 35 transaksi senilai Rp5,14 miliar.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan: 34 transaksi senilai Rp4,82 miliar.
5. Dinas Pertanian dan Pangan: 15 transaksi senilai Rp1,78 miliar.
Kelima OPD tersebut dinilai perlu menjadi prioritas pemetaan dan pemeriksaan berbasis risiko, terutama berkaitan dengan kewajaran harga, pengelompokan paket, kesesuaian volume, spesifikasi teknis, dan realisasi pembayaran.
TTI meminta Inspektorat tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
TTI Desak Inspektorat dan APH Turun Tangan
Atas berbagai indikator risiko tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara objektif dan menyeluruh.
TTI mengusulkan lima fokus pemeriksaan.
Pertama, menelusuri kemungkinan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari mekanisme tender atau prosedur pemilihan penyedia yang semestinya.
Kedua, memeriksa pola pemberian pekerjaan berulang kepada penyedia tertentu, termasuk kemungkinan afiliasi perusahaan, kesesuaian kualifikasi, dan kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan.
Ketiga, mengaudit dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia, kontrak, hingga laporan realisasi pekerjaan.
Keempat, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan konstruksi, terutama jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik untuk memastikan kesesuaian kualitas serta volume pekerjaan dengan pembayaran.
Kelima, mendorong keterbukaan data pengadaan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyedia, nilai kontrak, metode pemilihan, dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan.
"APIP dan aparat penegak hukum tidak seharusnya menunggu munculnya kerugian negara yang besar sebelum melakukan pengawasan. Data pengadaan dapat digunakan untuk mendeteksi risiko sejak dini. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan," kata Nasruddin.
Bupati Pidie Jaya Diminta Berikan Perhatian
Nasruddin menambahkan, TTI akan mendorong permintaan klarifikasi resmi kepada instansi terkait untuk memastikan seluruh transaksi pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
TTI juga meminta Bupati Pidie Jaya memberikan perhatian serius terhadap hasil pemetaan risiko tersebut dan memastikan seluruh kepala OPD bersikap kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan.
"Pengadaan barang dan jasa menggunakan uang publik. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan pekerjaan sudah dikontrakkan atau dilaksanakan. Masyarakat berhak mengetahui apakah prosesnya benar, harganya wajar, penyedianya memenuhi syarat, dan hasil pekerjaannya sesuai dengan uang yang dibayarkan," ujarnya.
Menurut TTI, hasil analisis tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan verifikasi lapangan agar tidak berhenti sebatas angka dalam dashboard.
TTI Tegaskan Asas Praduga Tak Bersalah
TTI menegaskan bahwa seluruh indikator red flag yang disampaikan merupakan hasil analisis awal terhadap data transaksi pengadaan. Temuan tersebut tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai bukti tindak pidana korupsi maupun pelanggaran hukum oleh penyedia atau pejabat tertentu.
Kepastian adanya penyimpangan harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, audit, dan proses penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
TTI juga membuka ruang kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, seluruh OPD, serta penyedia yang disebutkan dalam analisis untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab secara terbuka.
"TTI tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta transparansi dan pemeriksaan yang objektif. Pengadaan yang benar harus dapat dibuktikan dengan dokumen dan hasil pekerjaan, bukan sekadar pernyataan bahwa semua sudah sesuai prosedur," pungkas Nasruddin.
Kini, publik menunggu penjelasan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Transparansi penggunaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana uang publik dibelanjakan.
