GEMARNEWS, JAKARTA – Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen, R. Hendro, menyatakan kesiapannya memberikan keterangan ahli dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN RAP di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Kehadiran R. Hendro dimohonkan oleh pihak Pemohon PK (Penggugat), Jurtini, untuk memberikan penjelasan teknis dan ilmiah terkait dokumen yang menjadi objek sengketa, yakni Surat Ganti Rugi tertanggal Ujung Bandar, 8 Agustus 1990.
Menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan tertanggal 5 Oktober 2026, R. Hendro telah melakukan kajian melalui Laboratorium Forensik Dokumen Independen.
Pemeriksaan tersebut berfokus pada dua aspek utama, yaitu kewajaran fisik dokumen (questioned document) dan karakteristik tanda tangan yang dikaitkan dengan nama Jurtini.
Hasil pemeriksaan telah dirampungkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Laboratorium FD/DFE/119/X/2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 9 Oktober 2026.
Laporan tersebut telah diserahkan kepada pihak Pemohon PK untuk digunakan sebagai materi pendukung pembuktian ilmiah dalam proses persidangan.
"Saya siap hadir di persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memaparkan metode teknis, karakteristik dokumen yang diamati, hingga batas-batas kesimpulan sesuai material yang diperiksa," ujar R. Hendro dalam keterangannya.
Meski demikian, jadwal pasti kehadirannya di persidangan masih menunggu penetapan resmi dari majelis hakim dan pihak terkait.
MENJAGA OBJEKTIVITAS PEMBUKTIAN ILMIAH
R. Hendro menegaskan bahwa keterangan ahli di pengadilan harus berlandaskan kaidah keilmuan, metode pemeriksaan, serta fakta material yang ditemukan, bukan mengikuti kepentingan salah satu pihak yang sedang berperkara.
Menurutnya, seorang pemeriksa forensik harus mampu membedakan secara tegas antara fakta yang dapat diidentifikasi, indikasi yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, dan dugaan yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah.
Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan forensik dapat dilakukan terhadap dokumen asli maupun dokumen salinan, seperti fotokopi, tindasan karbon, dan hasil pemindaian, sepanjang karakteristik material yang tersedia memungkinkan untuk dianalisis.
Namun, setiap hasil pemeriksaan harus disertai penjelasan mengenai keterbatasan metode dan material yang digunakan agar kesimpulan tidak melampaui bukti yang tersedia.
REKAM JEJAK PROFESIONAL SEJAK 2009
R. Hendro diketahui telah menekuni bidang investigasi dan forensik dokumen sejak 2009. Dalam perjalanan profesionalnya, ia mengaku pernah dipercaya memberikan keterangan sebagai ahli di sejumlah pengadilan, termasuk Pengadilan Ambon dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Selain itu, ia juga aktif memberikan pelatihan kepada aparat dan praktisi dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, khususnya terkait analisis tanda tangan dan pembuktian ilmiah.
Pengalamannya di bidang tersebut juga membawanya menjadi narasumber di sejumlah media televisi nasional.
Sepanjang 2025, R. Hendro tercatat beberapa kali hadir dalam program televisi, di antaranya Kompas TV, iNews TV melalui program Rakyat Bersuara, serta Metro TV dalam program Hotroom, untuk membahas aspek teknis dan kode etik pemeriksaan forensik dokumen.
BERHARAP PEMBUKTIAN HUKUM BERLANDASKAN ILMU
Melalui keterlibatannya dalam perkara Peninjauan Kembali di PN Rantauprapat, R. Hendro berharap hasil kajian forensik yang telah dilakukan dapat memberikan informasi teknis yang relevan bagi majelis hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak.
Baginya, pemeriksaan forensik bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan membantu mengungkap fakta berdasarkan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, seluruh proses pembuktian diharapkan berjalan secara objektif, transparan, dan tetap menghormati kewenangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.
TENTANG NARASUMBER
R. Hendro merupakan Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen yang menekuni bidang pemeriksaan dokumen sejak 2009. Ia mengusung prinsip profesionalisme dan pembuktian ilmiah dengan semboyan:
"Lawan Kejahatan dengan ILMU."
( lijait)
