Gemarnews.com ,Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman M.Kes mendorong agar Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar melakukan transparansi birokrasinya dalam hal ini pengelolaan keuangan Aceh karena berdasarkan website e-lhkpn KPK RI yang diambil pada senin (08\02\21) dapat dilihat bahwa pergerakan harta kekayaan dua pejabat Pemerintah Aceh yaitu Sekdaprov eselon I dr. Taqwallah, M.Kes. dan Mantan Kadis Sosial (Dikjar) eselon II Alhudri nilainya seperti tidak wajar dan jauh lebih besar dibandingkan dengan laporan keuangan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Dari penelusuran diketahui bahwa Taqwallah pada tahun 2018 harta yg dilaporkan Rp. 9.4 Miliar,
Tahun 2019 Rp. 12.9 Miliar dan tahun 2020 laporan hartanya mencapai Rp. 14.9 Miliar. Data yg ada menunjukkan bahwa Taqwallah mengalami penambahan harta kekayaan yang signifikan dari tahun 2018 sampai 2020 mencapai Rp. 5.5 Miliar dalam tempo hanya dua tahun.
Begitu juga dengan laporan harta kekayaan Alhudri eselon II dinas pendidikan Aceh yang pada tahun 2018 melaporkan harta sejumlah Rp. 1.6 Miliar, pada tahun 2019 Rp. 6.8 Miliar dan pada tahun 2020 Rp. 7.1 Miliar. Artinya dalam dua tahun saja meningkat signifikan 5.5 Miliar. sebagai suatu jumlah yg fantastis mengingat kedua pejabat Aceh ini hanyalah ASN karir semata.
Dan jika dibandingkan dengan harta kekayaan Gubernur Nova Iriansyah tahun 2019 yg dilaporkan Rp. 9.1 M dan tahun sebelumnya 2018 hanya sejumlah Rp. 8.6 M atau hanya ada pertambahan sejumlah Rp. 500 juta sahaja.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman. M.Kes mendorong agar adanya penjelasan dan argumentasi tentang sumber kekayaan yang didapatkan oleh kedua pejabat tinggi di pemerintahan Aceh tersebut, mengapa bisa harta kekayaannya nail secara signifikan bahkan melebih jumlah kenaikan harta kekayaan Gubernur Aceh padahal mereka berdua hanyalah ASN karir di Aceh.
"Melihat laporan harta kekayaan dua pejabat eselon Aceh yg tumbuh signifikan tersebut sudah selayaknya Gubernur Aceh meminta pejabat dimaksud untuk bisa menjelaskan ke publik tentang asal muasal penambahan harta berlipat itu" - Katanya kepada awak media.
Menurut Nasrul, hal itu dibutuhkan agar rakyat Aceh memberi kepercayaan ketika para pejabatnya mengelola APBA yg merupakan harta rakyat Aceh. Dan penyampaian ke publik tersebut dapat dikatakan wajib hukumnya karena kedua mereka adalah ASN yg mengelola harta rakyat Aceh dalam bentuk APBA setiap tahunnya. Jika tidak bersedia maka sudah layak dan pantas rakyat curiga jangan-jangan ketidakmampuan pemerintah aceh mencapai visi dan misi dikarenakan oknum aparat yg sibuk memperkaya diri.
Sebagai hak publik terhadap infirmasi, Nasrul berharap kepada lembaga GERAK Aceh dan MaTa untuk mendorong Gubernur Aceh untuk lebih transparan terhadap penggunaan keuangan Aceh oleh para pejabat dilingkungan Provinsi Aceh, agar terjadinya akuntabilitas dan transparansi aparat negara. Karena menurutnya transparansi itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kepercayaan publik kepada Pemerintah Aceh.
