Notification

×

Iklan

Iklan

Presma USM Nilai Kebijakan Pemkot Banda Aceh Tidak Menguntungkan Rakyat

Senin, 24 Mei 2021 | 17.25 WIB Last Updated 2021-05-24T10:35:11Z
Dok.Foto: Presma USM, Aulia Prasetya

GEMARNEWS.COM, Banda Aceh - Pandemi Covid-19 masih ada di negeri kita tercinta, khususnya di provinsi Aceh yang terus meningkat. 

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.

Walikota Banda Aceh yang memiliki Visi Misi Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah terus berusaha membenahi.

Menurut Aulia Prasetya Presiden Mahasiswa USM banyaknya kebijakan Pemerintah Banda Aceh yang menuai kontroversi seperti proyek pembangunan Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande kota setempat karena banyak ditemukan situs sejarah.

"Proyek IPAL memang perlu, tetapi pemerintah kota Banda Aceh harus bijak jangan dibangun di lokasi penemuan situs sejarah, karena itu harus dilestarikan. Pemerintah bukan seharusnya merusak dan menghilangkan jejak-jejak peradaban islam, serta hilangnya identitas sejarah Aceh, karena lokasi tersebut merupakan titik nol Kota Banda Aceh Setidaknya jangan hilangkan sejarah," ujar Aulia dalam keterangan diterima GEMARNEWS.COM, Senin (24/5/2021).

Di tambah kelirunya kebijakan peyegelan beberapa Warkop yang tidak masuk akal,  memangya Virus Corona cuman muncul tegah malam pukul 23.00 WIb. 

"Bila benar pemerintah ingin memutuskan rantai virus Corona warkop wajib tutup setelah shalat isya hingga pukul 23.00 karena waktu itu justru masuk akal dikarenakan ramai pengunjung, Memang perlu kita akui warkop bagi masyarakat Aceh adalah rumah kedua untuk silaturahmi dan juga merupakan tempat diskusi bagi kalangan mahasiswa dan tokoh-tokoh publik Aceh, jangan pandemi ini selalu dipolitisikan sayang rakyat kecil," ucapnya.

Aulia menambahkan, baru-baru ini para pedagang yang berada di pasar Kartini menolak relokasi ke pasar Al-Mahirah, Lamdingin hal tersebut karena menilai syarat yang mereka ajukan belum disanggupi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. 

“Banyak orang tua kita yang melakukan aksi hingga larut malam, Hanya untuk mempertahankan tempat mencari nafkah keluarganya, saya sangat sedih melihatnya".

Seharusnya pemerintah Komunikasi dua arah jangan hanya memberi perintah tanpa mau mendengar aspirasi pedagang.

Saya berharap pemerintah kota Banda Aceh, harus mengkaji kembali kebijakan yang merugikan rakyat, Pemerintah harus belajar untuk terus mengevaluasi kebijakan menjadi lebih baik, dan yang terpenting pemerintah harus lebih sering mendengarkan jeritan hati rakyat kecil. Bahaya bila rakyat tidak percaya lagi.Tutupnya Aulia prasetya yang juga Sekretaris Umum HMI di tingkat Cabang. (Rls/Maryulis)

Publish: Teuku Rahmat
×
Berita Terbaru Update