GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Pemuda ICMI Aceh, Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc meminta Pemerintah Pusat memperhatikan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Pengelolaan Migas dan Tambang agar sesuai dengan UU Tentang Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006.
"Saya melihat sepertinya ada pelemahan dalam pelaksanaan butir-butir yang tertuang dalam UUPA, terutama keberpihakan tata kelola yang mengedepankan aspek otorisasi lokal agar berpihak pada rakyat Aceh, serta tidak mengulangi kisah tidak baik di masa lalu. Jangan cuma mengeruk hasilnya, tapi pastikan rakyat kami juga ikut sejahtera karenanya " kata Yasar yang juga merupakan Ketua Lembaga Kajian Pembangunan, Pertanian dan Lingkungan (LKPPL).
Hal ini disampaikan Yasar dalam pertemuan dengan awak media seusai acara Seminar Cendekiawan "Akselerasi Pengembangan Sektor Migas dan Pertambangan Aceh: Menuju Tata Kelola Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat", yang dilaksanakan di Gedung Anjong Mon Mata Banda Aceh, 21/6/2025.
Kegiatan ini juga menghadirkan nara sumber Kepala BPMA, Nasri, yang menyampaikan tentang potensi migas di Aceh yang perlu dikembangkan, terutama pencarian cadangan migas baru di Pantai Barat Selatan Aceh.
"Saat ini Blok ONWA dan OSWA dengan Operator Conrad Asia sedang mempersiapkan rencana Seismik 3D di blok tersebut, kata Nasri
Kepala Bapeda Aceh, Dr. Ir Husnan Msc. Mewakili Gubernur Aceh mengajak Pemuda ICMI dan seluruh elemen masyarakat Aceh bersatu untuk mencurahkan pikiran dalam memperjuangkan Implementasi UUPA yang berpihak pada Rakyat Aceh.
"Banyak sekali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh yang mesti dipenuhi, sementara sumber pendanaan dari APBA tidak mencukupi, Pemerintah Pusat mesti menambah Anggaran untuk Aceh" ungkap Husnan.
Rektor USK, Dr. Ir. Marwan juga hadir sebagai narasumber, dimana dalam pemaparannya menyampaikan penting sinergisasi dan kolaborasi antara dunia kampus dan perusahaan serta pemerintah untuk penguatan tata kelola migas dan tambang
Pemuda ICMI Aceh juga turut mengundang narasumber ahli dari berbagai intansi yaitu dari Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Husnan, Kepala BPMA, Nasri SE, MS, CA, Ak., Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, ST., MT dan Khairil Basyar, ST., MT, Ketua ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, SH., SE., MA,
Acara ini juga menghadirkan nara sumber dari PT. Pema Global Energi dan PT. Medco E&P Malaka yang dalam paparannya menjelaskan tetang operasi perusahaan migas di Aceh dan kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Kehadiran jurnalis senior, Yarmen Dinamika dan praktisi lingkungan Fauzi Umar sebagi moderator menambah hidup suasana diskusi di antara pemateri dan peserta.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh terkemuka di Aceh, diantaranya Mantan Pj. Gubernur Aceh, Dr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc, Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr. Drs, Ishak Hasan, M.Si, Mantan Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Apridar, SE., M.Si, Wakil Ketua MPD Aceh, Drs. Anas M.Adam, M.Pd.
Ketua Panitia Seminar Cendekiawan, Dr. Saisa Ahmat, ST., MT menyampaikan bahwa Seminar Cendekiawan ini dihadiri oleh Unsur Pemerintah, Akademisi, Praktisi, Aktivis Tambang Rakyat, LSM, Ormas/OKP, tokoh masyarakat, dan lembaga kemahasiswaan.
Menurut Ketua Panitia Acara, Dr Ir. Saisa MT, bahwa turut mengundang Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia sebagai keynote speaker, namun berhalangan hadir karena menurut informasi yang diterima panitia Menteri ESDM ke Luar Negeri.
Saisa juga menyampaikan bahwa Pihak Mubadala yang diundang juga tidak hadir, sehingga terkesan Mubadala hanya ingin mengeruk SDA di Aceh tanpa memperhatikan kearifan lokal, dan tidak memperdulikan suara Masyarakat Aceh.
Masyarakat Aceh sebenarnya ingin mendengar langsung paparan dari Pemerintah Pusat dan Perusahaan Mubadala terkait tata Kelola Migas dan Tambang yang ada di Aceh serta isu temuan cadangan Migas di Andaman agar sesuai dengan UUPA No 11 tahun 2006" ujar Saisa kepada Awak Media.
Saisa menambahkan bahwa kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah konsolidasi bersama yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan tambang atau migas secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal (local wisdom).
Seminar Cendekiawan ini menghasilkan 14 Poin Rekomendasi terkait tata kelola migas dan pertambangan Aceh. Diharapkan rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sepenuhnya oleh pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Mualem -Dekfadh dalam rangka mewujudkan Aceh yang makmur dan sejahtera.[]
