Teks foto :Nakes R4 Mengadu ke Bupati Al-Farlaky, Harap Kepastian Status
Aceh Timur, Idi Rayeuk—Tenaga kesehatan (nakes) kategori R4 di Kabupaten Aceh Timur mengadukan nasib mereka langsung kepada Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Aula Vidcon Setdakab Aceh Timur, Jumat (18/7/2025).
Mulyana, salah satu perwakilan nakes, menyampaikan harapan mereka agar status disetarakan dengan nakes kategori R3. Ia menegaskan bahwa para nakes R4 telah bekerja lebih dari satu dekade dan sudah mengikuti seleksi PPPK, namun tidak diangkat karena formasi untuk mereka tidak tersedia.
"Kami sudah mengabdi sejak lama, ada yang 10, 15 bahkan 20 tahun. Kami juga sudah ikut seleksi PPPK, tapi karena tidak ada formasi yang dibuka untuk kami, akhirnya kami tidak bisa diangkat. Kami hanya ingin status kami disamakan dengan R3 agar punya peluang yang sama," kata Mulyana.
Para nakes R4 diketahui telah memperjuangkan aspirasi ini sejak 2021, termasuk melakukan audiensi dengan DPRK Aceh Timur pada tahun 2024 lalu. Mereka merasa perlu diberi kejelasan status agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
"Kami bukan nakes baru. Kami sudah lama mengabdi, usia kami juga rata-rata lebih tua dibanding R3. Harapannya, jika nanti ada pengangkatan lagi, kami juga bisa mendapat prioritas," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky mengaku telah mengikuti dan menelusuri persoalan tersebut sejak awal masa jabatannya. Bahkan sebelum menjabat sebagai Bupati, ia sudah menerima keluhan serupa saat masih menjadi anggota DPR Aceh.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sempat membuka ruang agar nakes R4 bisa ikut seleksi PPPK sebagai bentuk penyelamatan status. Namun kendalanya muncul karena tidak tersedia formasi untuk mereka, sehingga meski ikut ujian, mereka tidak bisa diangkat.
Pemkab Kaji Solusi dan Kemampuan Fiskal
Bupati menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang mengkaji berbagai opsi agar nakes R4 tetap mendapat tempat. Salah satunya dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
"Kalau keuangan memungkinkan, mungkin bisa diberikan honorarium atau bentuk penghargaan lain. Tapi jika fiskal tidak mendukung, kita akan terus koordinasi dengan BKN dan Menpan-RB untuk solusi terbaik," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah ASN dan tenaga kontrak di Aceh Timur saat ini sudah melebihi batas ideal. Proyeksi tahun 2026 menunjukkan jumlah ASN mencapai 16.437 orang, padahal jumlah ideal sekitar 7.000. Hal ini turut membebani anggaran daerah.
"Kalau semua anggaran habis untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur bisa terganggu. Makanya kami perlu waktu dan kajian agar semua kebijakan tetap berkeadilan dan tidak merugikan siapa pun," pungkas Bupati seraya meminta agar informasi lanjutan bakal disampaikan secara resmi melalui BKPSDM atau Dinas Kesehatan.
