Gemarnews.com ,Banda Aceh – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (LSM - JARA) Provinsi Aceh mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan pengalihan sementara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 6 bulan. Dana tersebut diharapkan dapat dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Wakil Ketua DPP LSM JARA Bidang Pelayanan Publik,Nuzulul Azmi mengatakan kepada media ini banjir bandang telah menimbulkan kerusakan besar pada hunian warga, infrastruktur publik, serta berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat. Ribuan warga mengungsi, fasilitas pendidikan lumpuh, dan akses logistik terputus ke beberapa wilayah. Kondisi ini membutuhkan kebijakan luar biasa dari pemerintah pusat agar proses pemulihan berjalan cepat dan merata.
JARA menyoroti besarnya dana program MBG yang mencapai sekitar Rp 1,2 Triliun per hari. Dengan mengalokasikan dana ini selama enam bulan (sekitar 180 hari), total anggaran yang berpotensi dialihkan mencapai sekitar Rp 216 Triliun.
"Ini bukan tentang menolak program MBG, tetapi soal penyesuaian prioritas dalam situasi darurat nasional. Rakyat yang jadi korban banjir bandang membutuhkan tindakan pemulihan cepat. Anggaran sebesar Rp 216 triliun dari realokasi MBG selama enam bulan dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun kembali rumah, jembatan, sekolah, hingga pemulihan ekonomi masyarakat," ujar Nuzulul Azmi dari JARA.
JARA meyakini dana sebesar Rp 216 triliun cukup untuk:
- Pembangunan kembali ribuan rumah warga yang hancur terseret banjir.
- Normalisasi sungai dan pembuatan tanggul permanen.
- Pemulihan fasilitas umum (jalan, sekolah, masjid, jembatan).
- Bantuan tunai dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
- Penanganan jangka panjang mitigasi bencana.
JARA menekankan bahwa langkah ini bukan penghentian program MBG, melainkan penundaan alokasi sementara demi pemulihan daerah yang porak-poranda. JARA juga mendorong pemerintah menetapkan status Darurat Nasional agar penanganan bencana dapat dipercepat melalui mobilisasi anggaran dan logistik nasional secara terukur.
"Kami memahami pentingnya program MBG untuk pemenuhan gizi masyarakat. Namun dalam kondisi darurat nasional seperti ini, negara perlu mengedepankan penyelamatan rakyat. Pengalihan anggaran selama enam bulan untuk pemulihan pascabencana adalah opsi realistis dan bermartabat," tambah Nuzulul Azmi.
Lebih lanjut, JARA mendesak pemerintah untuk membentuk task force khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, serta unsur masyarakat sipil. JARA juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana jangka panjang, seperti sistem peringatan dini dan perlindungan daerah aliran sungai.
"Bencana ini harus menjadi momentum evaluasi kebijakan nasional. Kami berharap Presiden Prabowo memberi perhatian serius dan mempertimbangkan penyesuaian anggaran sementara untuk kemaslahatan rakyat. Seluruh mata kini tertuju pada komitmen negara terhadap kemanusiaan," tutup Nuzulul.
