Aceh Utara -Lebih kurang 600 ton bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, yang dikumpulkan oleh masyarakat Aceh di Malaysia, hingga kini masih tertahan hampir sebulan karena pemerintah lambat mengeluarkan izin yang tidak jelas. Kondisi ini memicu kemarahan Ketua DPD APPI Aceh Utara, Muhammad alias Rimung Buloh, yang mengecam lambatnya penanganan dari pemerintah pusat.
Bantuan yang terdiri dari berbagai kebutuhan pokok ini, telah dikumpulkan sejak 17 Desember 2025 dan disimpan di sekitar 20 titik pengumpulan di Malaysia. Ketua Sabena Komuniti Aceh Malaysia, Saiful Bahri alias Bospon, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sebagian besar bantuan akan rusak karena memiliki masa simpan yang terbatas.
Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang terkesan lamban dan kurang serius dalam menangani masalah ini. Bantuan ini adalah wujud kepedulian dari saudara-saudara kita di Malaysia, namun justru terhambat karena pemerintah lambat mengeluarkan izin yang tidak jelas dan berlarut-larut," ungkap Rimung Buloh, Selasa (13/1/2026).
Rimung Buloh juga menyoroti janji Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang belum juga terealisasi. "Korban bencana sangat membutuhkan bantuan ini, namun pemerintah pusat seolah-olah hanya memberikan harapan palsu. Sepertinya pemerintah tidak ada hati nurani terhadap bencana banjir yang melanda Aceh!" tegasnya.
Saiful Bahri alias Bospon menambahkan bahwa pihaknya sudah siap mencari sponsor untuk penyediaan kapal pengangkut, namun terbentur dengan belum adanya izin resmi dari pemerintah. "Kami sangat berharap agar pemerintah segera mengeluarkan surat izin yang diperlukan, agar bantuan ini dapat segera kami kirimkan," ujarnya.
Rimung Buloh mengatakan yangbahwa Pemerintah pusat hanyan mengeluarkan kata kata manis, bisa masuk bantuan ke Aceh tapih buktinya jangankan bantuan Surat Izin aja tidak jelah, kemana hati nurani pemerintah kepada masyarakat yang lagi musibah bencana banjih dan longsor di Aceh, pemerintah pusat jangan hanya carik mukadoang sama masyarakat dan biar dilihat oleh pihak luar yang bahwa pemerintah pusat ada peduli kepada masyarakat yanglagi butuh bantuan, tapih bukti nyan surat izin aja tidak jelas Bantuan terhambat di malaysia masyarakat Aceh menunggu bantuan dari malaysia, ungkap rimung buloh
