Proses seleksi disebut berjalan secara terbuka dan objektif, dengan menetapkan tiga kandidat terbaik untuk masing-masing posisi. Namun publik mengangkat kekhawatiran baru, seleksi ini kembali membuka catatan lama tentang kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT Scan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) yang sempat menyeret pejabat dan rekanan, serta menjadi sorotan publik Aceh selama bertahun-tahun.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari pengadaan Computerized Tomography Scanner (CT Scan) di RSUZA pada tahun anggaran 2008, yang menelan anggaran Rp3,9 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).Belum ada pernyataan transparan dari pihak penegak hukum terkait perkembangan terkini kasus tersebut, khususnya apakah ada tuntutan lanjutan terhadap tersangka awal.
Sorotan terhadap kasus ini kembali mencuat di tengah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Aceh karena publik menyoroti pentingnya integritas moral dan rekam jejak antikorupsi sebagai syarat utama calon pejabat tinggi daerah.
Di era reformasi birokrasi, pejabat publik dituntut untuk bebas dari noda kasus korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat memimpin institusi pemerintah dengan kredibilitas tinggi.
Nama Muhazar bukan sosok baru di RSUZA. Ia pernah menduduki jabatan Wakil Direktur Administrasi dan Umum pada periode sebelumnya. Dalam konteks seleksi terbuka JPT Pratama, rekam jejak pejabat menjadi aspek krusial yang patut diuji secara terbuka, terlebih RSUZA memiliki sejarah panjang persoalan tata kelola, termasuk kasus pengadaan CT Scan yang hingga kini masih menjadi catatan publik.
Mereka menilai bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Aceh akan semakin kuat jika aspek ini dijabarkan secara jelas dan akuntabel.
