Setelah isu tersebut viral di berbagai platform media dan media sosial, Dinas Kesehatan Aceh Besar akhirnya angkat bicara dengan menyampaikan dua opsi solusi. Namun, alih-alih meredakan kegelisahan, tawaran tersebut justru memicu kekecewaan di kalangan nakes.
Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Besar menyampaikan dua opsi yang dianggap dapat menjadi jalan keluar, yakni pengalihan nakes ke skema outsourcing serta menunggu hingga Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua opsi tersebut dinilai pemerintah sebagai solusi sementara di tengah keterbatasan regulasi dan anggaran.
Namun, para nakes bakti menilai langkah tersebut bukanlah solusi yang menjawab persoalan utama. Seorang perwakilan nakes, yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan bahwa opsi outsourcing sangat tidak relevan dengan profesi tenaga kesehatan.
“Outsourcing itu biasanya untuk petugas kebersihan, satpam, atau tenaga teknis lainnya. Sepanjang yang kami tahu, tidak pernah ada tenaga kesehatan dialihkan ke sistem outsourcing. Ini bukan solusi, justru terasa merendahkan profesi kami sebagai tenaga medis,” ujarnya dengan nada kecewa.
Selain dianggap tidak tepat secara substansi, skema outsourcing juga dinilai berpotensi menghilangkan kepastian kerja, perlindungan profesi, serta jenjang karier tenaga kesehatan. Para nakes khawatir, jika opsi tersebut dipaksakan, kualitas layanan kesehatan masyarakat justru akan terdampak.
Opsi kedua, yakni menunggu Puskesmas berstatus BLUD, juga menuai kritik tajam. Para nakes menilai langkah ini tidak realistis dan terkesan mengulur waktu. Hingga saat ini, belum ada satu pun Puskesmas di Aceh Besar yang berstatus BLUD, kecuali Rumah Sakit Satelit Indrapuri.
“Kalau kami diminta menunggu Puskesmas menjadi BLUD, itu artinya kami disuruh menunggu sesuatu yang belum jelas kapan terwujud. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, biaya makan, sewa rumah, dan pendidikan anak berjalan setiap hari,” ungkap perwakilan nakes tersebut.
Lebih jauh, para nakes menilai dua opsi yang disodorkan Dinas Kesehatan Aceh Besar lebih menyerupai upaya meredam kegaduhan publik, bukan menyelesaikan persoalan secara mendasar. Mereka khawatir, dengan diarahkan untuk mencari pekerjaan lain sambil menunggu kebijakan yang tidak pasti, eksistensi nakes bakti perlahan akan terhapus dari sistem pelayanan kesehatan daerah.
“Kami merasa seperti diarahkan untuk diam, disibukkan mencari kerja lain, lalu pelan-pelan isu ini akan hilang dengan sendirinya. Padahal kami sudah mengabdi bertahun-tahun di Puskesmas,” tambahnya.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Akademisi Ilmu Komunikasi, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., menilai respons pemerintah daerah menunjukkan belum adanya keberanian dalam menghadirkan kebijakan transisi yang adil dan berpihak pada tenaga kesehatan.
“Solusi kebijakan seharusnya menyelesaikan masalah, bukan sekadar menggeser masalah ke ruang ketidakpastian baru. Jika opsi yang diberikan justru membuat nakes semakin rentan dan tidak memiliki kepastian masa depan, maka pendekatan pemerintah daerah perlu dievaluasi secara serius,” kata M. Nur.
Ia menegaskan, pemerintah daerah semestinya mampu menghadirkan skema transisi yang jelas, terukur, dan berkeadilan, mengingat peran strategis tenaga kesehatan dalam menjaga layanan dasar masyarakat.
Hingga kini, para nakes bakti masih berharap adanya langkah konkret dan kebijakan yang lebih manusiawi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Mereka menuntut kejelasan status, kepastian kerja, serta penghargaan atas pengabdian yang selama ini telah diberikan demi pelayanan kesehatan masyarakat.
