Aceh Timur- Penanganan pascabencana banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur menuai keluhan serius dari masyarakat. Hingga memasuki bulan kedua sejak banjir melanda, warga menilai informasi dan pendataan korban masih belum jelas serta terkesan simpang siur di tingkat desa.
Sejumlah masyarakat mengaku bingung karena data korban banjir yang tercatat di desa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Banyak warga terdampak merasa belum terdata, sementara sebagian data lainnya diduga terpangkas tanpa penjelasan yang transparan. Situasi ini diperparah dengan minimnya informasi resmi terkait tindak lanjut penanganan banjir.
Pendataan terhadap pelaku UMKM terdampak banjir juga dinilai belum maksimal. Proses pendataan dilakukan secara campuran, baik daring (online) maupun luring (offline), namun hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
Akibat ketidakjelasan tersebut, sejumlah kepala desa justru menjadi sasaran kemarahan masyarakat terdampak. Warga menilai negara terkesan lamban dalam merespons penderitaan korban banjir, sementara masyarakat sangat membutuhkan kejelasan dan kepastian.
“Sudah hampir dua bulan, tapi kondisinya masih seperti banjir baru kemarin. Informasi minim, data tidak jelas, masyarakat jadi resah,” keluh salah satu warga.
Masyarakat Aceh Timur mendesak agar pendataan korban banjir segera diselesaikan secara menyeluruh dan transparan. Warga meminta seluruh korban, tanpa terkecuali, didata dan diberikan santunan yang layak agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun konflik di tingkat desa.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) segera direalisasikan, khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau tidak layak huni. Mereka berharap realisasi Huntara dan Huntap dapat dilakukan sebelum bulan Ramadan.
“Kami butuh kejelasan yang konkret. Jangan sampai persoalan ini memicu masalah baru di seluruh desa di Aceh Timur,” tegas warga lainnya.
Sementara itu, Dedi Saputra, S.H., turut menyoroti dugaan pemangkasan data korban banjir di sejumlah desa. Ia meminta kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan data tersebut.
“Kami minta dijelaskan siapa yang memangkas data di desa, seperti yang terjadi di Gampong Jawa dan beberapa desa di kecamatan lainnya. Kami juga menerima laporan kejadian serupa di Kecamatan Idi dan Peureulak, bahkan di beberapa desa tim pendataan sempat diusir oleh masyarakat karena ketidakjelasan data,” ujar Dedi.Sabtu (31/01/2026).
Ia juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera menenangkan situasi di desa-desa agar tidak terjadi konflik horizontal. Menurutnya, ketidakjelasan informasi justru memicu keributan dan berpotensi menjadikan kepala desa sebagai sasaran amarah warga.
“Jangan sampai para kepala desa di Aceh Timur menjadi korban kemarahan masyarakat akibat ketidakjelasan penanganan banjir. Pemerintah harus hadir dan memberi kejelasan,” tegasnya.
Masyarakat berharap BPBD Aceh Timur dan BNPB dan instansi terkait segera memberikan penjelasan resmi, mempercepat proses pendataan, serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran bagi seluruh korban banjir dan pelaku UMKM terdampak.
