GEMARNEWS.COM, LHOKSUKON – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kemitraan organisasi kemasyarakatan asing dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi pascabencana di daerah terdampak. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Utara Jalan Exxon Mobil Oil Landing - Lhoksukon, pada rabu, 11 maret 2026, dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat serta unsur pemerintah daerah.
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri ini mengusung tema “Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kemitraan Ormas Asing dan Lembaga Asing dalam Rangka Mendukung Percepatan Rehabilitasi Pascabencana.”
Dalam kesempatan tersebut, Ardi Djufri, S.E., M.Si., yang merupakan pejabat di Ditjen Polpum Kemendagri sekaligus Penanggung Jawab Tim Kerja Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing di bawah Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, menjelaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi terhadap aktivitas organisasi asing yang berkegiatan di Indonesia.
Menurutnya, setiap organisasi kemasyarakatan asing yang ingin menjalankan program di Indonesia harus melalui prosedur perizinan serta menjalin kemitraan dengan lembaga atau organisasi lokal. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan yang dilakukan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan ini penting agar setiap aktivitas organisasi asing di Indonesia dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi masa pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara, Adharyadi, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat di Aceh Utara yang terdampak banjir.
Ia mengungkapkan bahwa banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu memberikan dampak cukup besar bagi masyarakat.
“Sekitar 80 persen masyarakat di Aceh Utara terdampak oleh banjir. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas perhatian serta bantuan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah pusat dan organisasi masyarakat,” kata Adharyadi.
Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat lokal, serta organisasi asing dapat semakin kuat dalam mendukung berbagai program rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.
Pemerintah daerah juga berharap berbagai program kerja sama yang dijalankan nantinya mampu membantu mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Utara, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali pulih dan berjalan dengan lebih baik.(Red)
