Komitmen tersebut ditegaskan dalam Lokakarya Pemetaan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Bandung bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat penanganan ATS melalui pendekatan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat.
Sebanyak 11 PTMA turut hadir dalam lokakarya tersebut, yakni Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Kuningan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Universitas Aisyiyah Bandung, Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, STIKES Muhammadiyah Ciamis, dan Universitas Muhammadiyah Cileungsi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan tantangan penanganan ATS tidak hanya terletak pada jumlah anak yang belum mengakses pendidikan, tetapi juga pada kebutuhan data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai sangat strategis mengingat kapasitas akademik dan jaringan pengabdian masyarakat yang dimiliki hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Selama ini kita menghadapi tantangan dalam memastikan data anak tidak sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. PTMA memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan yang kuat hingga tingkat akar rumput. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu menghadirkan data yang lebih valid sekaligus mendukung upaya mengembalikan anak-anak ke satuan pendidikan,” ujarnya.
Melalui program KKN, mahasiswa tidak hanya bertugas melakukan pendataan dan verifikasi, tetapi juga memetakan faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hambatan budaya, hingga persoalan akses dan motivasi belajar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan angka Anak Tidak Sekolah sebesar 20 persen atau sekitar 75.875 anak pada tahun ini. Sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi diyakini akan memperkuat efektivitas program sekaligus mempercepat pencapaian target tersebut.
“Kolaborasi ini kami harapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga mendorong lebih banyak anak kembali memperoleh hak pendidikannya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi muda dan kemajuan daerah,” kata Purwanto.
Koordinator PTMA Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Yadi Janwari, mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Bandung yang telah menginisiasi lokakarya sebagai wadah konsolidasi berbagai pihak untuk menjawab persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Herry Suhardiyanto, menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab akademik sekaligus tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan ATS merupakan bentuk nyata implementasi kampus yang hadir dan berdampak bagi masyarakat.tuturnya.
Selain mendukung proses pendataan, PTMA Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk berperan dalam pendampingan anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS melalui edukasi keluarga, penguatan motivasi belajar, fasilitasi akses pendidikan, hingga kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah daerah.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PTMA ini diharapkan tidak hanya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pembangunan daerah, tetapi juga membuka jalan bagi semakin banyak anak untuk kembali memperoleh hak atas pendidikan dan mewujudkan Jawa Barat yang lebih inklusif serta berkemajuan. Pungkasnya.
