Dalam opini yang disampaikannya kepada media, Sabtu (13/6/2026), Arifin menilai bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola ekonomi dan pembangunan nasional agar manfaat kekayaan negara dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, di tengah melimpahnya potensi tersebut, masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan.
"Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam. Namun ironi masih terjadi ketika sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan ekonomi, sementara kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata," ujar Arifin.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, Arifin menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih menjadi perhatian publik turut memengaruhi efektivitas pembangunan dan pemanfaatan anggaran negara.
"Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik tidak dikelola secara efektif, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat," katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Arifin juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan. Menurutnya, perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
"Bagi masyarakat desa sekalipun, perubahan nilai tukar dolar bukan sesuatu yang jauh. Ketika rupiah melemah, harga barang impor, bahan baku industri, hingga biaya distribusi dapat meningkat dan akhirnya berdampak pada harga kebutuhan sehari-hari," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan sejumlah daerah. Meski otonomi daerah telah berjalan, banyak wilayah pelosok yang dinilai masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Menurut Arifin, pembangunan nasional harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin lebar.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan semakin terbukanya akses informasi di era digital, masyarakat dinilai semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
"Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas dan berkompeten. Yang dibutuhkan adalah sistem yang memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasinya," ujarnya.
Di akhir opininya, Arifin mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat, pemberantasan korupsi, pemerataan pembangunan, serta penguatan sektor-sektor produktif.
"Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Yang diperlukan adalah tata kelola yang baik, kepemimpinan yang visioner, serta keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.
