Aceh Timur– Sikap Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Meh Ijoe, Aceh Timur, melontarkan kecaman keras terhadap lembaga tersebut.
BRA dianggap tidak lagi memiliki etika serta telah melenceng jauh dari tujuan awal pembentukannya sebagai garda terdepan kesejahteraan korban konflik.
*BRA Diduga Tidak Tahu Diri*
Kekecewaan memuncak saat perwakilan BRA mangkir dari undangan formal acara doa bersama bagi pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberian santunan kepada anak yatim di Desa Caleu, Kecamatan Darul Aman.
Acara sakral ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari tokoh adat, ulama, masyarakat korban konflik, hingga unsur TNI/Polri.
Wakil Panglima Sagoe Meh Ijoe, Bahtiar atau yang akrab disapa Siliwangi, menyebut ketidakhadiran BRA sebagai bentuk penghinaan nyata.
Menurutnya, jika BRA berhalangan hadir, minimal terdapat tata krama untuk memberikan konfirmasi atau mengirimkan perwakilan sebagai bentuk penghormatan.
"Sikap abai ini adalah tamparan bagi marwah organisasi. BRA harus tahu diri. Jika menghargai saja tidak bisa, bagaimana mungkin mereka bisa dipercaya untuk mengurusi kesejahteraan masyarakat?" ujar Siliwangi.Selasa (13/7/2026).
Lebih jauh, Siliwangi menilai bahwa BRA kini telah bermetamorfosis menjadi "kantor eksklusif" yang tidak lagi berorientasi pada rakyat. Lembaga yang seharusnya menjadi wadah bagi mantan kombatan dan korban konflik, kini diduga hanya menjadi tempat bagi kelompok tertentu untuk mengamankan kepentingan pribadi.
"Kami menduga pihak BRA saat ini tidak lagi bekerja untuk rakyat Aceh. Lembaga ini terkesan hanya menjadi kantor untuk orang-orang tertentu saja yang tujuannya hanya menjalin hubungan untuk menghabiskan uang rakyat," tegas Siliwangi.
*Bukti Nyata Pengkhianatan*
Narasi kekecewaan KPA Sagoe Meh Ijoe semakin kuat seiring dengan terungkapnya skandal korupsi yang menyeret pimpinan BRA. Siliwangi menyoroti kasus dugaan korupsi dana bantuan benih udang senilai Rp15 miliar yang dialokasikan untuk masyarakat korban konflik darul aman beserta masyarakat Aceh Timur.
Kasus ini dianggap sebagai bukti sahih bahwa dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan mantan kombatan justru telah disalahgunakan demi kepentingan elit. "Ini sudah kelewat batas. Dana yang diperuntukkan bagi korban konflik malah dikorupsi," imbuhnya.
KPA Sagoe Meh Ijoe secara tegas mendesak Muzakir Manaf (Mualem) untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka menuntut dilakukan evaluasi total terhadap seluruh jajaran pimpinan dan staf BRA.
KPA menegaskan bahwa jika BRA tidak segera dibenahi, lembaga ini hanya akan menjadi beban bagi perdamaian Aceh dan terus mencederai hati masyarakat yang hingga kini masih menanti hak-hak mereka yang terabaikan.
