GEMARNEWS.COM, ACEH BARAT DAYA — Peredaran dan praktik judi online dinilai menjadi salah satu ancaman serius terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk generasi muda dan integritas aparatur pemerintahan.4/9/2026.
Di tengah persoalan tersebut, langkah Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI).
Ketua DPN PERMAHI, Rifqi Maulana, menilai langkah Bupati Abdya tersebut merupakan bentuk keberanian kepala daerah dalam merespons persoalan judi online yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.
“Judi online ini bukan persoalan sederhana. Dampaknya dapat merusak kehidupan seseorang, keluarga, bahkan lingkungan sosial. Karena itu, langkah Bupati Abdya patut diapresiasi,” ujar Rifqi.
Menurutnya, pemeriksaan langsung terhadap telepon genggam sejumlah ASN menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan keterlibatan aparatur dalam aktivitas judi online.
Rifqi menilai langkah tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan integritas ASN, sekaligus memberikan pesan bahwa aparatur pemerintahan harus menjadi contoh bagi masyarakat.
“Langkah Bupati Abdya ini harus menjadi percontohan bagi bupati dan kepala daerah lainnya. Seorang kepala daerah harus berani mengambil sikap terhadap persoalan yang berpotensi merusak aparatur dan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Abdya Safaruddin melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam sejumlah ASN sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap keterlibatan aparatur dalam judi online.
Dari pemeriksaan terhadap perangkat yang diperiksa tersebut, tidak ditemukan aplikasi judi online.
Bagi DPN PERMAHI, langkah tersebut bukan semata-mata mengenai pemeriksaan perangkat pribadi ASN, tetapi juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi ancaman judi online di lingkungan aparatur dan masyarakat.
Rifqi menegaskan, persoalan judi online membutuhkan langkah pencegahan yang konsisten, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
“DPN PERMAHI mengapresiasi langkah konkret seperti ini. Judi online harus dipandang sebagai persoalan serius karena dampaknya bisa merusak banyak aspek kehidupan,” ujarnya.
Ia berharap langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Abdya dapat menjadi perhatian bagi kepala daerah lainnya agar meningkatkan upaya pencegahan judi online di wilayah masing-masing.
“Ini bukan sekadar soal pemeriksaan HP. Ini pesan bahwa pemerintah harus hadir dan berani mengambil sikap terhadap sesuatu yang dapat merusak kehidupan masyarakat,” tutup Rifqi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan dampak judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, upaya pencegahan juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda Aceh tidak terjerumus dalam aktivitas yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka. tuturnya.
