GEMARNEWS.COM,SIGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terus memperkuat sinergi dengan lembaga sosial untuk memperluas jangkauan program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemkab Pidie menggagas kerja sama yang lebih intens dan terlembaga dengan LSM Kafalah Indonesia melalui Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU).
Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Dr. Drs. H. Nadhar Putra, M.Si., Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra (Asisten I) Setdakab Pidie sekaligus Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Pemkab Pidie, di Ruang Kerja Sekda Pidie, Jumat (4/9/2026).
Kerja Sama Lama Akan Diperkuat
Dr. Nadhar mengatakan, hubungan kerja sama antara Pemkab Pidie dan Kafalah Indonesia sebenarnya telah berlangsung cukup lama.
Menurutnya, salah satu bentuk dukungan terbaru Kafalah Indonesia adalah bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri yang disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pidie.
“Sebenarnya ikatan kerja sama antara Pemkab Pidie dengan Kafalah Indonesia sudah terjalin sejak lama, terakhir mereka membantu kita berupa bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Bantuan paket meugang tersebut difokuskan untuk ribuan masyarakat terdampak banjir di beberapa kecamatan di Pidie,” ujar Dr. Nadhar.
Namun, atas arahan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, kerja sama tersebut dinilai perlu dilembagakan sekaligus diperluas ruang lingkupnya agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pidie Dibidik Jadi Lokus Utama
Kafalah Indonesia merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan berkantor pusat di Banda Aceh.
Lembaga tersebut disebut memiliki pengalaman dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, termasuk keterlibatan dalam penanganan dampak bencana gempa dan tsunami Aceh serta berbagai kegiatan sosial setelahnya.
Kafalah Indonesia juga berperan sebagai lembaga perantara bagi sejumlah NGO internasional, khususnya lembaga donor dari negara-negara Timur Tengah.
Dalam rencana kerja sama tersebut, terdapat empat program utama Kafalah Indonesia yang berpotensi diperkuat di Kabupaten Pidie, yakni:
1. Perlindungan dan pendampingan anak yatim.
2. Bantuan sosial dan kemanusiaan.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita berharap Kabupaten Pidie nantinya menjadi lokus utama dan menjadi lokasi prioritas empat program Kafalah Indonesia,” kata Dr. Nadhar.
Jika terealisasi, kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Pidie untuk mendapatkan akses terhadap program sosial, peningkatan kapasitas serta pemberdayaan ekonomi.
Draft MoU Segera Dikirim ke Kafalah
Saat ini Tim Koordinasi Kerja Sama Pemkab Pidie tengah mematangkan rancangan Kesepakatan Bersama dengan Kafalah Indonesia.
Dr. Nadhar mengatakan, Pemkab Pidie akan segera mengirimkan surat kepada Direktur Kafalah Indonesia di Banda Aceh sekaligus menyampaikan draft MoU untuk dipelajari dan dibahas bersama.
“Senin atau Selasa kita akan segera bersurat ke Direktur Kafalah Indonesia di Banda Aceh. Kita juga mengirimkan draft MoU yang sudah kita rancang untuk dicek dan disepakati oleh pihak Kafalah,” jelasnya.
Setelah tahapan tersebut selesai, Bupati Pidie direncanakan mengundang pihak Kafalah Indonesia ke Kabupaten Pidie untuk melakukan pembahasan lebih lanjut sekaligus membicarakan proses penandatanganan MoU.
Dr. Nadhar menegaskan, pembangunan daerah tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar sumber daya dan program yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pidie terlalu luas untuk kita bangun sendiri, kita perlu membangun kerja sama efektif saling menguntungkan dengan pihak ketiga, bahkan pemda-pemda lain,” tegasnya.
Libatkan Sejumlah OPD
Rapat pembahasan draft MoU tersebut turut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait di lingkungan Pemkab Pidie.
Hadir di antaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas P3AKB, Kepala Dinas Dukcapil, Sekretaris Bappeda, BPKK, Inspektorat, BKPSDM, Kabag Hukum, Kabag Perekonomian dan SDA, serta Kabag Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu melahirkan program konkret yang menyentuh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak yatim, korban bencana dan masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Dengan kolaborasi pemerintah dan lembaga sosial, Pemkab Pidie berharap berbagai potensi bantuan dan program kemanusiaan dapat semakin terarah serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. pungkasnya.
