GEMARNEWS.COM,SIGLI — Pemerintah Kabupaten Pidie terus memperkuat koordinasi dan monitoring dalam rangka mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas (Satgas) PRR Kabupaten Pidie yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Pidie, Kamis (3/9/2026).
Rapat dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., dan turut dihadiri Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., selaku perwakilan Tim Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait juga hadir dalam rapat tersebut untuk membahas perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, perumahan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setdakab Pidie menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi secara intensif antarlembaga. Menurutnya, berbagai program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan agar proses pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Sementara itu, Dr. Imran menyampaikan bahwa proses sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terus dilakukan untuk memastikan program PRR berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Ia menjelaskan, sinkronisasi Rencana Detail Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RDRP) telah dilaksanakan pada 22 Juli 2026. Saat ini, sebanyak tujuh kementerian/lembaga telah memegang DIPA untuk mendukung pelaksanaan program PRR tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Pidie juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui balai-balai terkait dalam penanganan sejumlah titik terdampak bencana, khususnya pada kawasan Krueng Baro dan Krueng Tiro.
Untuk Krueng Baro, dari total 21 titik terdampak, sebanyak 9 titik telah tertangani. Sementara di Krueng Tiro, dari 12 titik, sebanyak 9 titik telah tertangani.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 18 titik dari 33 titik di dua kawasan tersebut yang telah mendapatkan penanganan.
Pemkab Pidie berharap proses penanganan dapat terus dilanjutkan secara menyeluruh, tidak hanya pada titik terdampak, tetapi juga melalui pendekatan dari kawasan hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang selama ini terjadi setiap tahun.
Selain sektor infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian dalam rapat evaluasi tersebut. Kerusakan lahan pertanian dengan kategori ringan dan sedang ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026, termasuk melalui dukungan penyediaan benih padi bagi masyarakat terdampak.
Namun, apabila kondisi lahan belum memungkinkan untuk kembali ditanami padi, pemerintah membuka opsi tanaman alternatif yang dinilai sesuai dengan kondisi lahan, seperti jagung dan tanaman kacang-kacangan.
Pemerintah Kabupaten Pidie menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip cepat, tepat sasaran dan maksimal.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, perekonomian, pertanian serta kehidupan masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah Kabupaten Pidie dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. tuturnya.
