SINUS SALAM, GEMARNEWS.COM — Anggota DPR RI Fraksi NasDem daerah pemilihan Aceh, Muslim Ayub, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin (HRB) atas langkah strategis dan tegas dalam menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat.
Menurut Muslim Ayub, kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan HRB menjadi contoh nyata keberpihakan negara terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan menunjukkan ketegasan kepala daerah dalam menata persoalan agraria yang selama ini tidak kunjung selesai.
"Ini terobosan bersejarah. Wali Kota Subulussalam berani mengambil langkah tegas dan konstitusional dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan HGU dan masyarakat. Ini patut diapresiasi,” ujar Muslim Ayub dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Subulussalam mengambil alih lahan eks HGU yang dikuasai secara ilegal oleh sebuah perusahaan merupakan bukti hadirnya negara dalam menegakkan prinsip keadilan agraria. Terlebih, lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada sejumlah dayah dan pesantren untuk mendukung operasional dan keberlangsungan pendidikan keagamaan.
"Penghibahan lahan kepada dayah bukan hanya penyelesaian agraria, tetapi investasi sosial dan keumatan. Ini kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan masa depan generasi Aceh,” kata Muslim.
Ia juga memberikan apresiasi atas keterlibatan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang turun langsung ke daerah dalam membantu penyelesaian sengketa. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam menangani persoalan agraria.
Selain itu, Muslim Ayub memuji pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Wali Kota Subulussalam sebagai instrumen resmi dan terukur untuk memastikan tata kelola agraria berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan.
"Kami berharap kepala daerah lain di Aceh dapat mencontoh langkah strategis ini. Subulussalam bisa menjadi role model dalam penyelesaian sengketa agraria secara damai, tegas, dan konstitusional,” lanjutnya.
Tak hanya di sektor agraria, Muslim Ayub juga menyoroti kiprah Wali Kota HRB yang berhasil menghadirkan tiga menteri sekaligus ke Subulussalam dalam rangka penanganan kebencanaan dan penguatan ketahanan pangan. Ia menilai hal tersebut mencerminkan kuatnya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan menunjukkan posisi strategis Subulussalam secara nasional.
"Kehadiran tiga menteri membuktikan bahwa isu-isu Subulussalam kini masuk dalam perhatian serius pemerintah pusat. Ini prestasi kepemimpinan yang patut diapresiasi,” tutup,(Red)
