Aceh Timur– Beredarnya informasi di tengah masyarakat terkait data korban banjir yang simpang siur menimbulkan keresahan dan kebingungan di kalangan warga terdampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) yang juga wartawan media Insertrakyat.com, Muhammad Iqbal, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur agar segera membuka dan mempublikasikan data resmi korban banjir secara transparan kepada masyarakat.
Menurut Iqbal, saat ini masyarakat mempertanyakan kejelasan data korban banjir yang beredar, terutama terkait daftar BNBA (By Name By Address) yang disebut-sebut masih terdapat kekurangan dalam penanganan terhadap korban.
“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Kalau memang data tersebut sudah valid, mohon dipublikasikan secara resmi. Segera umumkan secara terbuka dan tempelkan di desa-desa terdampak bencana, khususnya di Aceh Timur, supaya masyarakat tahu siapa saja yang terdata dan siapa yang tidak,” tegas Muhammad Iqbal kepada media ini, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai, kondisi ini dapat memicu kecurigaan di tengah masyarakat jika tidak segera dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Menurutnya, masyarakat sudah cukup menderita akibat musibah banjir yang terus berulang setiap tahunnya.
Iqbal juga meminta agar data penerima bantuan korban banjir ditempel secara terbuka di kantor desa, dusun, maupun wilayah terdampak banjir, sehingga tidak menimbulkan dugaan tumpang tindih data penerima maupun dugaan adanya permainan data.
“Transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir yang melanda pada November 2025 lalu. Jangan sampai ada kecurigaan masyarakat karena data tidak jelas. Kalau ada warga yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, jelaskan secara terbuka apa alasannya dan siapa yang bertanggung jawab atas pendataan tersebut,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, BPBD, hingga pemerintah pusat untuk bersinergi dan bersikap terbuka dalam penanganan bencana banjir, khususnya dalam hal pendataan korban dan penyaluran bantuan.
“Cara paling sederhana adalah tempelkan data resmi di desa-desa terdampak agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan polemik,” pungkas Muhammad Iqbal.
