Azmi menilai JKA selama ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Aceh yang menjadi harapan utama masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dalam memperoleh layanan kesehatan secara layak dan merata. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang berpotensi mengurangi kualitas maupun akses pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami menolak keras kebijakan JKA yang merugikan rakyat. JKA adalah hak masyarakat Aceh, bukan fasilitas yang bisa dipersulit sesuka hati. Ketika akses kesehatan dipersempit, maka yang paling terdampak adalah rakyat kecil yang selama ini sangat bergantung pada layanan tersebut,” tegas Azmi dalam keterangannya, Mei 2026.
Menurutnya, persoalan kesehatan bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat dan keselamatan hidup rakyat. Ia menilai pemerintah harus memandang layanan kesehatan dari sisi kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan hanya pertimbangan efisiensi anggaran.
“Kesehatan bukan angka dalam laporan keuangan. Kesehatan adalah soal nyawa. Jangan sampai pemerintah berbicara soal efisiensi, tetapi rakyat harus kehilangan akses berobat. Itu bukan solusi, itu bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
Azmi juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan JKA yang belakangan dinilai semakin rumit. Ia menyebut sejumlah persoalan seperti pembatasan layanan, prosedur administrasi yang dinilai berbelit, hingga minimnya sosialisasi regulasi baru menjadi penyebab keresahan di tengah masyarakat.
“Banyak masyarakat kecil yang tidak mampu berobat secara mandiri. Mereka hidup dengan harapan bahwa JKA hadir sebagai perlindungan. Jika hari ini layanan dipersulit, maka sesungguhnya yang sedang dipersulit adalah hak hidup rakyat itu sendiri,” katanya.
Sebagai pemuda Aceh yang aktif menyuarakan isu sosial dan kemasyarakatan, Azmi menegaskan mahasiswa dan generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Sebagai mahasiswa dan pemuda, kita tidak boleh diam ketika hak kesehatan rakyat terancam. Kami berdiri bersama masyarakat, bukan bersama kebijakan yang menindas. Kami memperjuangkan sistem kesehatan yang adil, terbuka, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Selain itu, Azmi mengkritik minimnya ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembahasan kebijakan JKA. Ia meminta Pemerintah Aceh membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dapat dibahas secara transparan dan partisipatif.
“Jika kebijakan kesehatan dibuat tanpa mendengar rakyat, maka itu bukan kebijakan publik, melainkan keputusan sepihak kekuasaan. Pemerintah harus membuka ruang dialog, bukan membungkam kritik,” tegasnya.
Dalam pandangannya, JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, tetapi simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat Aceh. Karena itu, ia menilai kualitas layanan dan akses masyarakat terhadap program tersebut harus tetap dijaga.
“JKA bukan sekadar program pemerintah, tetapi bentuk kehadiran negara untuk rakyat. Jika JKA dilemahkan, maka yang hilang bukan hanya layanan kesehatan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Aceh,” katanya lagi.
Azmi menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan masyarakat Aceh.
“Kami bukan menolak pembangunan. Kami menolak ketidakadilan. Kami menolak ketika hak kesehatan rakyat dikorbankan. Pemerintah harus sadar bahwa rakyat membutuhkan perlindungan nyata, bukan sekadar janji,” ucap Azmi.
Ia juga mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta elemen sipil lainnya untuk bersama-sama mengawal keberlangsungan JKA agar tetap menjadi jaminan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kita harus bersatu menjaga hak rakyat. JKA harus kembali kepada tujuan awalnya: melindungi masyarakat, bukan mempersulit mereka. Ini bukan perjuangan satu kelompok, tetapi perjuangan seluruh rakyat Aceh,” pungkasnya.
Bagi Azmi, mempertahankan JKA yang adil merupakan bagian dari menjaga martabat Aceh dan memastikan pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Untuk Aceh, untuk rakyat, dan untuk masa depan. Kami akan terus bersuara sampai hak kesehatan masyarakat benar-benar dijaga. Karena kesehatan adalah hak, bukan privilese,” tutupnya.
.jpeg)
