Bagi Azmi, kampus memiliki fungsi yang jauh lebih besar dibanding sekadar menjadi ruang distribusi program konsumtif negara.
Perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya pemikiran kritis, riset ilmiah, inovasi, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ketika negara justru menghadirkan program yang bersifat simbolik ke lingkungan akademik, publik patut mempertanyakan arah prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, orientasi utama kampus adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Artinya, seluruh kebijakan yang masuk ke perguruan tinggi seharusnya mendukung penguatan kualitas akademik mahasiswa dan dosen, bukan justru menggeser fokus kampus ke arah program populis yang minim relevansi substantif.
Hari ini, mahasiswa Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih mendesak. Biaya pendidikan yang terus meningkat membuat banyak mahasiswa kesulitan menyelesaikan studi. Akses beasiswa masih terbatas dan belum merata. Budaya riset di berbagai kampus masih lemah karena kurangnya dukungan fasilitas dan pendanaan. Belum lagi persoalan kesehatan mental mahasiswa yang semakin mengkhawatirkan.
Tekanan akademik, kecemasan menghadapi masa depan, persoalan ekonomi keluarga, hingga ketidakpastian lapangan kerja menjadi faktor yang memicu meningkatnya burnout dan gangguan psikologis di kalangan mahasiswa. Dalam kondisi seperti itu, negara seharusnya hadir melalui penguatan layanan konseling kampus, penyediaan bantuan psikologis, perluasan akses pendidikan, serta pembangunan ekosistem akademik yang sehat dan produktif.
Kritik Nuzulul Azmi menjadi relevan karena menyentuh persoalan substansi pendidikan tinggi yang selama ini sering terabaikan. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan bantuan makan gratis, tetapi juga membutuhkan kepastian masa depan, kualitas pendidikan yang baik, ruang akademik yang sehat, dan dukungan mental yang memadai.
Lebih jauh, kekhawatiran bahwa kampus akan dijadikan alat distribusi program populisme politik juga bukan tanpa alasan. Independensi dan marwah akademik perguruan tinggi harus dijaga agar tetap menjadi ruang intelektual yang bebas, kritis, dan objektif. Ketika kampus terlalu jauh ditarik ke dalam agenda politik praktis atau program simbolik pemerintah, maka ada risiko terjadinya pergeseran fungsi utama pendidikan tinggi itu sendiri.
Pemerintah tentu memiliki niat baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program MBG. Namun, pendekatan kebijakan harus tetap mempertimbangkan konteks dan kebutuhan setiap sektor. Apa yang relevan untuk pendidikan dasar belum tentu tepat diterapkan di perguruan tinggi.
Karena itu, anggaran pendidikan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dosen, penguatan riset dan inovasi, pembangunan fasilitas akademik, perluasan beasiswa, serta sistem kesehatan mental mahasiswa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Bangsa besar tidak dibangun hanya dengan program yang terlihat populis di permukaan, tetapi melalui investasi serius pada kualitas manusia, pendidikan yang kuat, dan generasi muda yang sehat secara intelektual maupun mental. tuturnya.
.jpeg)
