Notification

×

Iklan

Iklan

LSM Garis Merah Minta DPRK Desak Plt. Bener Meriah Copot Sekda

Selasa, 12 Oktober 2021 | 20.52 WIB Last Updated 2021-10-12T14:20:38Z

Dok foto : Plt Dailami, Ketua DPRK Bener Meriah, Koordinator Garis Merah Nasri


Gemarnews.com, Bener Meriah - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) garis Merah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk mendesak Plt Bupati mencopot Sekretaris Daerah (Sekda).Senin (4/10/2021). Nasri Gayo sapaan akrab untuk Kordinator LSM Garis Merah menyebutkan dari beberapa kejadian yang dialami Pemda Bener Meriah.


Sekda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta dalam pengelolaan keuangan daerah, diduga sekda tidak professional, patut diduga beliau telah  keluar dari Juknis aturan yang berlaku di Negara kita, inikan seolah- olah dibiarkan, seharusnya langkah dan upaya ini menjadi brand Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Bener Meriah untuk melakukan tindakan.  


"Sudah seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah mendesak Plt Bupati mencopot Sekretaris Daerah Jika ini merujuk dari persoalan-persoalan yang pernah terjadi di Kabupaten Bener Meriah hingga persoalan yang sedang dialami oleh Pemerintahan Daerah pada saat ini".sebut Nasri.


Baru-baru ini Kabupaten Bener Meriah dihadapkan dengan temuan BPK RI Aceh terkait uang belanja makan minum pada Rumah Dinas Sekda Kabupaten Bener Meriah sehingga menyebabkan BPK RI Perwakilan Aceh , merekomendasikan Bupati tidak lagi meng-anggarkan dan merealisasikannya."terang Nasri.


Koordinator Garis Merah ini mengakui terkait dengan temuan BPK RI Perwakilan Aceh tersebut, LSM Garis Merah belum mengetahui apakah anggaran itu telah dikembalikan atau belum."ujarnya.


Selain itu kejadian lain yang pernah terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan sempat viral, bahkan membekas diingatan masyarakat yakni "pihak Pemadam Kebakaran beberapa waktu lalu" sebut Nasri.


"Saat ini Garis Merah sudah mendengar dan menerima keluhan dari unsur ASN aktif, serta beberapa orang guru honorer, dimana haknya untuk mendapatkan pembayaran jasa sebagai guru honorer selama 6 bulan serta TC PNS selama 9 bulan di Bener Meriah Mangkrak, kami juga sudah kantongi data-data sebagai barang bukti jika sewaktu-waktu perlu ditunjukkan di hadapan hukum."papar Nasri.


Di lain sisi, Mohd Saleh Ketua DPRK Bener Meriah ketika dihubungi pihak media melalui hanphone selulernya menerangkan, "tadi saya dan Garis Merah duduk bersama, ada sekitar tiga jam, namun mereka tidak ada membahas masalah Sekda, saya harus konsultasi dulu tidak bisa memvonis sepihak,"tutup Mohd Saleh Ketua DPRK Bener Meriah singkat.


Pantauan wartawan Gemarnews.com menjelang sholat Ashar, Kamis (23/09/2021) di salah satu ruang belakang pendopo pihak LSM Garis Merah dengan Plt Bupati sedang telah melakukan pertemuan. Keduanya didampingi oleh Camat Wih Pesam, Pemuda Wih Pesam, awak Pendopo, turut hadir  Humas dan Prokopim Bener Meriah.


"kami berharap masukan, saran dan kritik tetap dilakukan oleh LSM Garis Merah serta LSM lainnya sebagai mitra Pemerintah, agar Pemerintah semakin baik”, pinta Dailami.


“tidak dapat dipungkiri beberapa kebijakan, layanan dan Program Pemerintah semakin membaik karena adanya kritikan saran dari masyarakat, sehingga pembangunan Bener Meriah semakin jauh lebih baik kedepannya”, terang Plt Bupati Bener Meriah.


Laporan : Zakiya Mahe Bujang

×
Berita Terbaru Update